From : IAI

1. UU Nomor 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan.

Pasal 1
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan gaji resmi mengenai berbagai jabatan pada Jawatan Akuntan Negeri dan Jawatan Akuntan Pajak, hak memakai gelar “Akuntan” (“accountant”) dengan penjelasan atau tambahan maupun tidak, hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai ijazah akuntan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 2
Dengan ijazah tersebut dalam pasal 1 dimaksud:
a. ijazah yang diberikan oleh sesuatu universitas negeri atau badan perguruan tinggi lain yang dibentuk menurut undang-undang atau diakui pemerintah, sebagai tanda bahwa pendidikan untuk akuntan pada badan perguruan tinggi tersebut telah selesai dengan hasil baik;
b. ijazah yang diterima sesudah lulus dalam sesuatu ujian lain yang menurut pendapat Panitia Ahli termaksud dalam pasal 3 guna menjalankan pekerjaan akuntan dapat disamakan dengan ijazah tersebut pada huruf a pasal ini.

Pasal 3
(1) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengangkat Panitia Ahli yang bertugas mempertimbangkan apakah sesuatu ijazah bagi menjalankan pekerjaan akuntan dapat disamakan dengan ijazah tersebut pada pasal 2 huruf a.
(2) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama Menteri Keuangan mengatur susunan dan cara kerja panitia itu.
(3) Menteri Keuangan berhak memberi tugas lain kepada panitia tersebut dalam ayat 1 untuk menjamin kesempurnaan urusan akuntansi c.q. untuk mengatur lebih lanjut urusan akuntansi.
(4) Tiap-tiap akuntan berijazah mendaftarkan nama untuk dimuat dalam suatu register negara yang diadakan oleh Kementerian Keuangan.

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 179/U/2001 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi.

Pasal 1
Pendidikan profesi akuntansi adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi.

Pasal 2
(1) Pendidikan profesi akuntansi diselenggarakan di perguruan tinggi sesuai dengan persyaratan, tatacara dan kurikulum yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
(2) Penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi di perguruan tinggi dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Direktur Jenderal Perguruan Tinggi.
(3) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar rekomendasi dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan.

3. Perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia Nomor 565/D/T2002 dan 2460/MOU/III/02 tentang pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi.

Pasal 1
1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk menjabarkan pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan profesi akuntansi.

Pasal 2
Lingkup perjanjian kerjasama meliputi:
1. Penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi.
2. Pembukaan dan penutupan pendidikan profesi akuntansi.
3. Penetapan kurikulum pendidikan profesi akuntansi.
4. Evaluasi dan ujian.
5. Sertifikasi.

Pasal 3
Departemen Pendidikan Nasional mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas:
1. Pembinaan akademik penyelenggaraan pendidikan profesi.
2. Pembukaan dan penutupan pendidikan profesi akuntansi atas rekomendasi Panitia Ahli Pertimbangan Ijazah Akuntan atas usul Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Penyusunan dan penetapan serta pemutakhiran secara periodik kurikulum pendidikan profesi akuntansi bersama-sama Ikatan Akuntan Indonesia.

Pasal 4
Ikatan Akuntan Indonesia mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas:
1. Pengajuan usul pembukaan dan penutupan pendidikan profesi akuntansi.
2. Pelaksanaan evaluasi dan usul penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi.
3. Penyusunan dan usul penetapan kurikulum pendidikan profesi akuntansi.
4. Pemutakhiran kurikulum program pendidikan profesi akuntansi secara periodik selambat-lambatnya 5 tahun dengan memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan.
5. Pelaksanaan evaluasi kelayakan administratif dan akademik penyelenggara pendidikan profesi akuntansi secara periodik selambat-lambatnya 5 tahun dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Penetapan format sertifikat.
7. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi yang meliputi persyaratan, tatacara dan kurikulum pendidikan profesi akuntansi.

Pasal 5
Kewenangan dan tanggungjawab Ikatan Akuntan Indonesia dilaksanakan perngurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia yang dijalankan oleh Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntansi.

Web IAI Global